Bupati Mamuju Dapat Dua Kabar Gembira

1Dalam acara workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pencanangan Program Kerja Terpadu Instansi Vertikal untuk kemajuan Sulawesi Barat berlangsung di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar Rabu, (05/12/2018)

Bupati Mamuju H. Habsi Wahid mengaku mendapatkan dua kabar gembira, yang pertama
dipilihnya pulau karampuang di Mamuju sebagai lokus terbentuknya forum kerja terpadu instansi vertikal dengan pendekatan program yang masing – masing telah ada pada instansi vertikal Sudah lama memang saya fikirkan baiknya karampuang itu “dikeroyok” sehingga akan lebih mudah membangunnya, Tandas Habsi.

2Kabar gembira kedua lanjut Bupati yang tidak lama lagi memasuki tiga tahun kepemimpinannya ini yakni masuknya Mamuju sebagai salah satu Daerah di Sulbar dengan penilaian atas keberhasilan mencapai maturitas SPIP level 3 tahun 2018, ini menunjukkan keseriusan kita menata aset telah berbuah selama ini yang sulit adalah melakukan penataan aset karena dominan kita selama ini hanya hobby melakukan pengadaan tapi minim dalam menginventarisir aset hasil pengadaan itu, karena memang sedikit sulit, namun dengan berbagai langkah kita lakukan salah satunya dengan sensus aset Daerah, dengan melibatkan tim lebih dari 100 orang, alhamdulillah tidak ada lagi aset kita yang tidak 6tercatat, Pungkasnya.

Kepala BPKP Sulbar Arif Ardiyanto mengatakan penghargaan itu diberikan atas capaian maturitas SPIP level 3 seputar penyelenggaran Pemerintahan, mempunyai kebijakan pengendalian semua pihak pimpinan instansi paham kebijakan yang bagus bagaimana mencegah korupsi dan pembangunan berlangsung efektif, sehingga kedepannya harus di tumbuhkan budaya pengendalian SPIP agar semua mengerti bahwa itu kebutuhan jadi tidak menunggu masalah terjadi sehingga dapat langsung di perbaiki itulah capaian maturitas level berikutnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sendiri sudah mengarah kesana.

3Untuk diketahui Selain Mamuju, Majene, Polman dan Pasang kayu juga telah memenuhi standarmaturitas 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan . (HMS/Lisa)

BAGIKAN