Pemkab Mamuju Genjot Perbup Peran Desa Dalam Penanganan Stunting

WhatsApp Image 2020-12-18 at 11.15.41Jumat, 18 Desember 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten  Mamuju melakukan sosialisasi Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup)  tentang peran Desa dalam penanganan stunting di Kabupaten Mamuju, menurut Hasil Kesehatan Dasar (Rikesdas) Tahun 2018 menunjukan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat menduduki urutan ke dua tertinggi jumlah stunting setelah NTT, khusus Kabupaten Mamuju yaitu berada pada urutan ke 3 dengan jumlah stunting 44,46% sehingga Kabupaten Mamuju termasuk dalam lokus stunting tahun 2018,

Tujuan kegiatan penyusunan perbup ini untuk melakukan integrasi sektor yang efektif dalam upaya pencegahan stunting Dikabupaten Mamuju yang dihadiri sebanyak 130 peserta dari berbagai lintas sektor lainnya, kata Ketua Panitia Marhayati

WhatsApp Image 2020-12-18 at 11.15.40Mengawali kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju yang di wakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dewi Sundari mengatakan dari 44,46%  jumlah stunting di Mamuju  berhasil menurun sebanyak 25% stunting selama dua tahun terakhir, namun pengimputan EPPGM dikabupaten mamuju masih sangat rendah di Sulawesi Barat  yang berada diangka 53,7% sedangkan Kabupaten lainnya itu sudah ada yang mencapai 80 % sehingga waktu yang masih tersisa dua minggu terakhir ini dapat di gunakan untuk menggenjot pengimputan dan memburu Kabupaten lain sehingga data prevalensi stunting diangka 53,7% bisa ditingkatkan dan apa bila sudah mencapai 80% nanti, data yang tampilkan kedepan itu sudah tidak bisa lagi diragukan baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Ujarnya

WhatsApp Image 2020-12-18 at 11.15.36 (1)Terkait peran Desa dalam penanganan stunting, Kepala Seksi Pemberdayaan dan Lembaga kemasyarakatan Desa Sabrianty Qadarsih mengatakan perbup ini nantinya akan menjadi pedoman bagi Desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes yang diantaranya bersumber dari Desa untuk melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan stunting ditingkat Desa juga memberikan kepastian hukum yang dapat di gunakan sebagai rujukan bagi Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan stunting.

BAGIKAN