SPBE Ditargetkan Selesai 2018 di Mamuju

IMG_8024Terkait  program dari Pemerintah Pusat  Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB ), tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya di Kabupaten Mamuju ditargetkan selesai di tahun 2018. Sesuai Dasar Hukum : Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE Kabupaten Mamuju masuk dalam Kelompok 5 (Lima) bersama dengan 20 Kementerian / Lembaga, 8 Provinsi dan seluruh Kabupaten / Kota dari 8 Provinsi tersebut dan harus diselesaikan sebelum tahun 2019. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju menargetkan SPBE selesai dirampungkan di tahun 2018.

Melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DISKOMINFOSANDI)  pada bidang aplikasi informatika.  Akhmad Taufik Kabid Aplikasi Informatika  selaku  pengelola teknis SPBE, menjelaskan bahwa program tersebut, adalah program pemerintahan yang berbasis elektronik, sehingga bisa memudahkan pelayanan secara online. Ia juga menambahkan kiranya setelah pelaporan data dari 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  terkait, hal ini bisa menjadi pusat pelayanan pemerintahan di Kabupaten Mamuju untuk seluruh OPD, melalui website resmi PEMKAB Mamuju mamujukab.go.id.

Usai menyelenggarakan rapat di Aula rapat kantor Bupati Kabupaten Mamuju, rabu, 24 Oktober 2018,  yang dihadiri oleh OPD yang terkait,  yakni membahas tentang  SPBE, sebagai bentuk upaya penyelesaian pengumpulan data. Akmad Taufik ,menyampaikan bahwa  hal tersebut  paling lambat dirampungkan akhir oktober,  kemudian akan dilaporkan ke KemenPAN-RB untuk dilakukan pengimputan data  di aplikasi yang telah disediakan oleh KemenPAN-RB .

“2018 ini data ini harus rampung, karena setelah pelaporan data  paling lambat bulan desember,akan dikeluarkan pengumuman hasil dari KemenPAN-RB terkait hasil dari persentasi dari semua Kabupaten/Kota atau Provinsi” ungkapnya

Kadis KOMINFOSANDI, Usdi juga  berharap, kiranya hal tersebut tidak hanya berlaku di 15 OPD yang terkait, tetapi semua OPD yang ada di Mamuju memberlakukan SPBE.

“karena aplikasi Pemerintahan dalam bentuk SPBE ini, mudah untuk langsung  di akses di Website”

Menanggapi hal tersebut Artis Efendi sebagai asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PEMKAB Mamuju mengapresiasi program tersebut dan berharap bisa terselenggarakan dengan cepat.

“saya mengharapakan agar program ini, bisa diaplikasikan dengan cepat dalam rangka  mendukung dan mempercepat pelkasanaan pemerintahan yang baik dan bersih”. (KIP.SITA)

Untuk diketahui yang masuk dalam kelompok 5 yakni  20 Kementrian, 8 Provinsi dan 5 kabupaten sebagai berikut.

20 Kementerian / Lembaga yang masuk dalam Kelompok 5 :

  1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  3. Kementerian Desa dan PDT
  4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
  5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  6. Kementerian BUMN
  7. Kementerian Pertanian
  8. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP)
  10. Lembaga Ketahanan Nasional
  11. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
  12. Lembaga Perpustakaan Nasional
  13. Lembaga Administrasi Negara
  14. Mahkamah Konstitusi
  15. Komisi Yudisial
  16. Komisi Aparatur Sipil Negara
  17. Komite Akreditas Nasional
  18. Dewan PERS
  19. Dewan Jaminan Nasional
  20. Komisi Kejaksaan

8 Provinsi yang masuk dalam Kelompok 5 :

  1. Provinsi DKI Jakarta dan seluruh Kabupaten / Kota
  2. Provinsi Papua dan seluruh Kabupaten / Kota
  3. Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh Kabupaten / Kota
  4. Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh Kabupaten / Kota
  5. Provinsi Banten dan seluruh Kabupaten / Kota
  6. Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh Kabupaten / Kota
  7. Provinsi Lampung dan seluruh Kabupaten / Kota
  8. Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh Kabupaten / Kota

BAGIKAN