Berita  

Buka Konsultasi RKPD 2024, Bupati Tekankan Penyusunan Program Tak Perlu " Gemuk" Tapi Fokus

Mamuju, 30 Januari 2023, Membuka dengan resmi forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mamuju tahun 2024, bupati mamuju Hj.Sitti Sutinah Suhardi, mengharapkan semua stakeholders dapat berperan aktif dalam menyempurnakan rancangan awal program kerja pemerintah daerah agar lebih terbuka (open government) dan akomodatif terhadap kebutuhan prioritas masyarakat.

Sutinah menilai forum yang di hadiri oleh para unsur Forkopimda, pimpinan OPD, maupun unsur akademisi, serta tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, memiliki nilai yang cukup strategis, sebab itu ia mengharapkan agar forum tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan usulan yang lebih konstruktif dalam menghadirkan program yang lebih konkret dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Terkait dengan itu Sutinah menerangkan, Konsultasi Publik RKPD merupakan rangkaian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan diteruskan ke Musrenbang tingkat kecamatan.
“Dalam Musrenbang nanti para Kepala OPD akan memaparkan strategi kerja dan kebijakan masing-masing di hadapan camat, kepala desa/kelurahan, serta stakeholder terkait, sehingga target indikator yang telah disusun melalui dokumen RPJMD tahun 2021-2026, akan jelas terlihat cascading atau pohon kinerja antara target indikator dengan arah kebijakan yang akan diambil para Kepala OPD.
Ini saya harapkan semua Kepala OPD wajib hadir, kalau berhalangan silakan japri ke saya apa alasannya tidak bisa hadir. Tegas Sutinah.

Menyudahi sambutannya , Bupati Mamuju menitipkan pesan, ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah hendaknya dalam menyusun program tidak perlu terlalu “gemuk” sebab yang terpenting bisa fokus pada hal-hal yang prioritas, sehingga nanti benar-benar dapat di laksanakan.
Di banding menyusun banyak program tapi tidak mampu diwujudkan, justru malah akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Tegas Sutinah Suhardi.
Ia mengunci, seluruh dokumen perencanaan kegiatan yang di dorong dalam musrenbang harus menjadi tanggungjawab para camat selaku kepala wilayah yang mengetahui apa saja kebutuhan prioritas masyarakatnya.
(Diskominfosandi/RF).

IMG-20230130-WA0032 IMG-20230130-WA0033 IMG-20230130-WA0034 IMG-20230130-WA0030 IMG-20230130-WA0031 IMG-20230130-WA0028 IMG-20230130-WA0026 IMG-20230130-WA0027 IMG-20230130-WA0024 IMG-20230130-WA0025 IMG-20230130-WA0021 IMG-20230130-WA0022 IMG-20230130-WA0023 IMG-20230130-WA0029IMG-20230130-WA0032