Bupati Mamuju : kita Harus Bergerak Cepat
Mamuju (01/03/2021) Usai dilantik 26 Februari kemarin, pada hari Senin 1 Maret 2021, Bupati Mamuju Hj. Sitti Sutinah Suhardi memimpin rapat dengan pimpinan OPD sekabupaten Mamuju. Dalam rapat tersebut, Sutinah menekankan sejumlah poin yang perlu menjadi titik fokus pemerintahan di bawah pimpinannya.
“Terimakasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Mamuju selama 5 tahun ke depan. Bahagia rasanya kembali berkantor setelah saya resign sebagai ASN 2019 lalu,” buka Sutinah. Sebulan berlalu pasca bencana gempa, Sutinah menghimbau agar ASN kembali berkantor. “Kita harus bangkit dari trauma, sebab tugas ASN ya, berkantor.”
Sutinah menyebut agar tidak lagi ada pembicaraan soal politik, dan supaya jajaran OPD dapat loyal kepada bupati dan wakil bupati terpilih. Sutinah juga menekankan pentingnya menyatukan persepsi dan cara kerja. Tidak lagi ada keinginan personal dari setiap OPD di lingkungan pemerintahan, OPD harus berpedoman kepada visi-misi bupati terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Pimpinan OPD silahkan pelajari visi misi kami, kemudian sinkronkan dengan program yang bapak/ibu susun,” terangnya.
Membahas Program 100 Hari Pertama, Sutinah menyebutkan 3 hal utama, yakni: dukungan pelaksanaan pemerintahan, penanganan pasca gempa, dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Ia mengatakan akan bergerak cepat dan mengharapkan peran serta segenap OPD. “Sejak pandemi, perekonomian kita merosot drastis. Kita harus kerja cepat dan gaspol. Saya dan pak wakil mau berlari, tapi apalah artinya kalau hanya kami berdua yang sampai finish.”
Ia kemudian membahas keresahan tentang tata kelola keuangan. “Saya tidak mau lagi mendengar ada bendahara yang kehabisan dana anggaran kemudian pinjam ke pengusaha/rentenir. Kalau tidak ada uang, bilang ke saya.”
Dalam rapat ini, Bupati Mamuju juga menyinggung perihal budaya suap. Ia meminta agar kepala OPD tidak memberikan uang kepadanya selain honor resmi. “Jangan sogok saya dan Pak Ado. Kalau ada kepala OPD yang memberikan saya uang di luar honor resmi, akan jadi catatan penting untuk saya,” Sutinah menegaskan.
Dalam sesi dialog, sejumlah kepala OPD urun suara. Di antaranya Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju yang memaparkan bahwa untuk pendataan tahap pertama, BNPB sudah mereview ada 9.719 rumah yang terdampak bencana, Dinas Sosial yang menyatakan pemberian santunan ahli waris kepada 95 penerima, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang mengemukakan terdapat 219 gedung layanan pemerintah dan pendidikan yang terkena dampak gempa, lima di antaranya akan segera kembali dibangun.
(Diskominfosandi – RF)
